Aplikasi Pengawasan Instansi Pemerintahan / e-Government

Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk kepentingan e-Commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan e-Government, dan pada pembahasan kali ini kita focus pada aplikasi pengawasan pemerintahan. Saat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti berlomba-lomba membuat dan mengembangkan aplikasi e-Government.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi/institusi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-Government ini.

Penerapan e-Government mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem aplikasi khusus yang dapat menopang keberlangsungan dan keberhasilan proses implementasi e-Government di pemerintahan

Pada beberapa kementerian unit ini memiliki fungsi diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian; melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian keuangan, melaksanakan fungsi administrasi Inspektorat Jenderal; dan melaksanakan fungsi lainnya.

Tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal melibatkan teknis-teknis yang cukup kompleks, dimana hal ini berdampak pada pemanfaatan sumberdaya, terutama tenaga dan waktu, yang kurang berjalan secara maksimal & efektif. Pada saat ini Inspektorat telah menerapkan sebuah sistem aplikasi yang dikembangkan sendiri namun kemampuannya belum memadai sehingga memerlukan peningkatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakanya program aplikasi pengawasan dalam sebuah Instansi pemerintahan adalah terbangunnya Sistem Informasi Pengawasan yang menginventarisir segala hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal meliputi Sistem Perencanaan dan Anggaran, Sistem Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, dan Sistem Evaluasi Program dan Tindak Lanjut.

Target

Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pengadaaan ini adalah terimplementasikan aplikasi pengawasan sebuah instansi berupa Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang mampu mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal meliputi Sub Sistem Perencanaan dan Anggaran, Sub Sistem Pelaksanaan Anggaran, Sub Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, serta Sub Sistem Evaluasi Program dan Tindak Lanjut.

Penerapan Aplikasi Pengawasan

Pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya institusi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan institusi.

Dari pemahaman atas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah birokrasi yang bertindak sebagai mesin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu pentingnya pengawasan terhadap birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance dan clean governance.

Fungsi ini sangat bermakna penting bagi pemerintah maupun pelaksanaan pengawasan. Bagi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksanaan pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas yang mulia untuk memberikan telaahan dan saran, merupakan tindakan perbaikan.

Dalam perkembangannya, susunan organisasi Inspektorat Jenderal telah mengalami berbagai penyesuaian menurut perkembangan keadaan dan kebutuhan pemerintahan, masyarakat dan juga perkembangan teknologi yang mengiringi.

Di Dalam Aplikasi Pengawasan Pemerintahan atau e-Governmen terdapat beberapa modul yang harus diperhatikan seperti pada di bawah ini :